BKAD dan Gagasan Pembangunan Partisipatif Pedesaan®

Gagasan pelembagaan pembangunan partisipatif masyarakat di tengah warisan tradisi yang sentralistik diberbagai sektor tentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menciptakan akuntabilitas, transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan pembangunan pedesaan. Butuh lebih dari sekedar kebijakan, acuan operasional maupun panduan dalam proses pembangunan. Dalam konteks itu pemberdayaan/penguatan menjadi isu yang relevan untuk diperhitungkan.

Berkaitan dengan upaya penguatan BKAD, setidaknya ada dua hal lain yang penting diperhitungkan. Pertama, karakter lokal yang mewarnai demokratisasi pelembagaan partisipasi masyarakat (melalui BKAD). Kedua, upaya-upaya untuk mereduksi relasi asimetris di lingkungan pemangku kepentingan baik karena alasan perbedaan kepentingan, kelas sosial, etnis, agama, jenis kelamin maupun lainnya.

Dua hal yang disebut terakhir itu sebenarnya berbicara tentang sebuah prakondisi demokratisasi pada aras lokal yang memunculkan sebuah organisasi yang bersifat sukarela, swadaya, swasembada dan bebas dari tekanan birokrasi. Namun untuk sampai pada watak organisasi seperti itu, sebuah upaya pendahuluan untuk menyeimbangkan relasi kekuasan antaraktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti aktivitas membangun kesadaran dan kapasitas aktor merupakan agenda yang tidak dapat diabaikan. Hal ini tentu butuh lebih dari sekedar pemahaman terhadap persoalan pemberdayaan, namun juga dapat memunculkan tikungan dan jebakan “partisipasi publik” sebagai sebuah mekanisme pengambilan keputusan.

Wacana partisipasi publik merupakan bagian dari arus besar perdebatan good governance yang berkembang pasca kejatuhan Soeharto. Pada perkembangannya good governance menjadi gerakan politik yang disokong oleh pemerintah, di mana konsepnya didiseminasikan sampai ke akar rumput. Berbagai rumusan, kriteria, indikator menginspirasi hampir semua pendekatan aksi perubahan dalam mengelola sumberdaya dan pemerintahan. Secara prinsip good governance bisa diimplementasikan pada dua tataran. Pertama, pada tataran pemberdayaan dan penguatan berbagai kelompok dalam masyrarakat sipil untuk dapat mengontrol dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan layanan publik. Kedua, tindakan advokasi (keterlibatan publik) dalam melakukan reformasi kebijakan. Selain dua hal di atas, secara konsep gerakan good governance ini mempunyai dua misi. Pertama, menciptakan dan memperluas arena demokrasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kedua, membangun kapabilitas komponen pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikan barang-barang publik (Suryanto, 2002 : 6).

Gerakan good governance di Indonesia oleh UNDP dikonsepsikan dalam dua aspek. Pertama, aspek teknis good governance merupakan proses dan prosedur mobilisasi sumber daya, formulasi rencana, aplikasi teknis dan alokasi sumber daya. Kedua, secara representatif gerakan ini merupakan cara pengambilan keputusan yang meliputi partisipasi, tanggung jawab (accountability) dan pemberdayaan (empowerment). Lembaga ini juga mengidentifikasi aktor-aktor yang berperan dalam menentukan good governance. Pertama, negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Kedua, swasta yang mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Ketiga, masyarakat mewadahi interaksi sosial politik dan mobilisasi kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, politik dan ekonomi.

Merujuk pada konsepsi di atas, selain pemerintah dan sektor swasta, masyarakat merupakan elemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan bahkan menjadi semacam alat legitimasi pengambilan keputusan. Dalam pengertian itu partisipasi publik pada sektor pembangunan pedesaan diletakkan (tidak terkecuali BKAD) sebagai wadah partisipasi masyarakat di tingkat desa. Partisipasi publik diyakini menjadi mantra yang mujarab untuk mencairkan kebekuan birokrasi di Indonesia, bahkan partisipasi diyakini mampu menjadi jawaban atas semua persoalan kebangsaan (termasuk kemiskinan). Terminologi partisipasi kemudian terikat kuat dengan konsep demokrasi (sebagai ideologinya), governance (sebagai institusinya), civil soceity (sebagai struktur utamanya) dan partisipasi sendiri sebagai mekanismenya. Sehingga jika ada persoalan (kegagalan) dalam upaya pemberdayaan partisipatif maka diyakini karena ada malpraktik dalam partisipasi, bukan partisipasi an sich. Dalam perspektif ini, partisipasi sebagai mekanisme demokrasi menjadi imun terhadap kritik dan mengubah mekanisme tersebut menjadi sebuah bentuk yang justru menjadi lawan utamanya, yaitu sebuah bentuk tirani (partisipasi).

Setidaknya ada tiga domain di mana partisipasi rentan berubah menjadi tirani (Bill Cooke & Uma Khotary, 2001).

Pertama, tirani karena dominasi fasilitator dalam pengambilan keputusan. Fasilitasi dalam proses perencanaan biasanya dilakukan oleh agen (pemerintah atau non-pemerintah) di mana fasilitator bukan merupakan peserta pasif. Fasilitator berpotensi untuk mengabstraksi kebutuhan, merekam, menyebarkan informasi yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat lokal sebagai bagian dari gagasan partisipan.

Kedua, tirani akibat metode partisipasi yang tidak tepat. Perencanaan partisipasi banyak menggunakan cara dan metode yang ditawarkan fasilitator di mana komunitas berpotensi untuk menyesuaikan kebutuhan mereka dengan gagasan-gagasan yang muncul atau dimunculkan oleh fasilitator, lebih-lebih jika relasi antar agen dan komunitas lokal yang berkembang bersifat patronase. Keadaan ini bisa menciptakan kondisi di mana partisipasi justru mengakuisisi dan memanipulasi perspektif, pengetahuan dan prioritas lokal.

Ketiga, tirani akibat relasi asimatris kelompok pemangku kepentingan. Dalam banyak kasus perencanaan partisipatif, mekanisme ini sering menjadi arena dominasi kelompok solid dalam komunitas akibat akses sumber daya yang tidak merata dalam masyarakat. Padahal dalam perencanaan partisipasi aktualisasi kepentingan membutuhkan energi politik yang besar, di mana energi seperti itu lebih banyak dikuasai oleh hanya sebagian warga desa (elit masyarakat).

Dalam konteks ini, dibutuhkan metodologi partisipasi yang dapat memberikan kesempatan maksimal bagi pelaku yang mempunyai sumber daya minimal atau meminjam kalimat Friedmen “memusatkan kekuatan politik pada civil soceity..(dan) pengumpulan energi komunitas” (Friedmen, 1987). Dalam konteks ini seharusnya pemberdayaan dan penguatan BKAD diletakkan, meskipun inisiasi BKAD sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat tidak muncul sebagai gagasan murni masyarakat.

BKAD merupakan gagasan yang muncul dari dua aras, yaitu kebutuhan lapangan berupa dorongan dari bawah tentang perlunya payung hukum yang sesuai dengan karakteristik UPK serta kebijakan dari atas berupa Peraturan Perundangan dan Kebijakan Pelestarian serta Pengembangan Hasil-Hasil PPK (itu realitas yang harus diterima), karena itu bicara tentang penguatan organisasi ini tentu berbeda dengan penguatan terhadap institusi-institusi yang muncul dan berkembang secara otonom dalam masyarakat. Gagasan besarnya, BKAD bisa menjadi arena dan wadah di mana pemangku kepentingan sektor pedesaan dapat menyalurkan gagasan dan aspirasinya berkaitan dengan upaya untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pedesaan.

Dalam PTO disebutkan bahwa BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. BKAD pada awalnya dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana-prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.

BKAD berkembang sebagai lembaga pengelola pembangunan partisipatif, pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam, serta program/ proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa .

Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PPK (UPK, BP-UPK, TV, TPK, dan lain-lain) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah statuta dan payung hukum. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan.

Dalam kaitan dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.

Didalam PTO tersebut tujuan dari pembentukan BKAD tersebut menggambarkan peran dan fungsi yang tidak sedikit. Hanya sayangnya gagasan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa ini jatuh pada kondisi di mana dunia pedesaan sedang tidak kondusif, artinya BKAD tidak hanya harus berjibaku dengan penataan organisasinya agar sesuai dengan indikator kinerja yang ada, namun juga harus berusaha memaksimalkan peran dan fungsi untuk dapat terlibat dalam pengelolaan pembangunan pedesaan secara efektif.

Di tengah budaya birokrasi, sisa-sisa mekanisme pengambilan keputusan yang sentralistik, apatisme masyarakat dan citra lembaga baru di dunia pedesaan yang tidak terlalu baik, mewujudkan indikator kinerja BKAD bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Selain komitmen dalam bentuk anggaran, waktu dan tenaga ahli, strategi yang dapat menghindarkan dari jebakan mekanisme partisipasi (formal) dalam memberdayakan BKAD merupakan hal lain yang tidak kalah pentingnya.

Kondisi desa saat membentuk BKAD harus bertahan dengan keadaan apa adanya. Upaya menjadikan lembaga ini untuk dapat mewadahi aspirasi dan berperan dalam memajukan desa bisa jadi hanya ilusi, jika kondisi seperti sekarang tetap dipertahankan. Tentu saja hal ini tidak didasarkan pada pesimisme bahwa masyarakat tidak akan mampu membangun lembaganya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar (agen)

Dalam aspek organisasi, keanggotaan BKAD harus melibatkan berbagai unsur masyarakat dengan hetrerogenitas latar belakang sosial-ekonomi. Pilihan ini selain didasarkan pada tujuan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan ragam stakeholder pedesaan, juga sebagai strategi perluasan mobilisasi sumber daya. Namun tanpa strategi pemberdayaan yang baik komposisi kenggotaan BKAD dapat berubah menjadi arena adu kekuatan yang tidak seimbang baik antaranggota BKAD maupun relasi antara BKAD dengan Lembaga/Institusi Formal tingkat Desa/Kecamatan (Kades/Ikades, BPD, LPM) institusi yang berada pada tingkat lebih tinggi (Camat, Dinas sektoral, forum pengambilan keputusan pembangunan/Musrenbang) dan lain-lain).

Sebagai institusi yang sudah coba diinisiasi hampir 3 tahun ini, BKAD tidak dapat dibiarkan (dibaca hanya dibebankan ke Fasilitator/Konsultan PNPM-MP–memunculkan ketergantungan) tanpa upaya penguatan signifikan dari berbagai pihak. Heterogenitas keanggotaan yang ada dalam BKAD memungkinkan lembaga menjadi arena demokrasi bagi pemangku kepentingan yang afektif, namun hal tersebut hanya akan menjadi mimpi pembuat kebijakan jika tidak diikuti pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan) terhadap BKAD. Persoalannya bisakah dirumuskan dan diimpelementasikan strategi penguatan BKAD berdasarkan data, sumber daya dan anggaran yang memadai untuk memastikan bahwa BKAD dapat menjalankan peran dan fungsi sebagai lembaga mandiri.

3 Tanggapan to “BKAD dan Gagasan Pembangunan Partisipatif Pedesaan®”

  1. ya begitulah, BKAD masih lemah dalam posisi tawar, lebih banyak sebagai peran pengganti dari Forum MAD, secara real lapangan mereka kebingungan dalam hal tupoksinya, yang ujung-ujungnya mereka lebih kpd orientasi insentif nya berapa dari UPK. Tq

  2. RASA HERAN Says:

    SAYA SENDIRI HERAN MAKSUD ADANYA BKAD…PADA HAL JELAS DI TINGKAT DESA SUDAH ADA KEPALA DESA DAN DI TINGKAT KECAMATAN ADA CAMAT. APAKAH MUNCULNYA BKAD KARENA MEMANG TIDAK BERFUNGSINYA PERANGKAT BIROKRASI (PNS) DI TINGKAT KECAMATAN DAN DESA SEHINGGA DIPERLUKAN BKAD. APAKAH SEORANG CAMAT DAN STAFFNYA YANG DIGAJI TIAP BULAN DAN KEPALA DESA TIDAK BISA BERPERAN UNTUK MELAKUKAN TUGAS TUGAS SEPERTI TUPOKSI BKAD…KLO MEMANG MEREKA TIDAK BISA..APALAGI BKAD YANG ASAL USUL INSENTIFNYA TIDAK JELAS….INTINYA PESAN SAYA..TETAP DIPERKUAT LEMBAGA PEMERINTAHAN YANG ADA KARENA MEREKA DIGAJI UNTUK TUGAS DAN KEWAJIBANNYA..MEREKA DIGAJI BUKAN KARENA HADIAH ATAU BONUS…

  3. BKAD dan apapun sebutan lainya itu bukan prinsip, yang perlu disikapi adalah membangun kesadaran semua pihak bahwa keberhasilan itu buah dari proses kebersamaan, dan partisipasi masyakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: