STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN SUMBERDAYA HUKUM MASYARAKAT PEDESAAN

Secara umum mayoritas masyarakat pedesaan di Indonesia masih diliputi oleh kemiskinan, keterbelakangan, kemelaratan dan kebodohan. Mereka belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar seperti perumahan bersih, kesehatan, penyediaan akan air bersih, penerangan, pendidikan dan informasi.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya hal tersebut adalah :

Pertama, warisan pemerintah Kolonial yang hingga kini masih dirasakan.

Pada masa itu tanah di jadikan sebagai komoditi pasar. Padahal sebelumnya tanah-tanah di pedesaan tidak dapat di perjualbelikan. Semua tanah berada ditangan raja, kaum bangsawan, kepala suku dan tanah-tanah tersebut digunakan untuk kepentingan bersama. Rakyat wajib membayar pajak berdasarkan produk yang dihasilkan tanah tersebut, bukan berdasarkan nilai tanahnya, penjajah kemudian memperkenalkan sistem perekonomian pasar dan sebagai akibat lanjutannya, banyak petani yang mau tidak mau harus mengosongkan tanah mereka dan bahkan ada petani yang sama sekali tidak memiliki tanah karena dialihkan kepada pemilik modal. Bahkan kemudian pemerintah kolonial melalui penguasa setempat, memaksa petani untuk menanam tanaman perdagangan dan hasilnya di jual untuk kepentingan penjajah.

Setelah merdeka, warisan kolonial ini tetap di pertahankan. Penduduk desa dapat di golongkan atas mereka yang memiliki tanah (para elit desa) yang pada masa penjajahan menjadi prantara dan mereka yang sama sekali tidak memiliki tanah dan hanya memiliki tenaga.

Kedua, arah pembangunan yang salah langkah. Permasalahan ini muncul karena kita tidak mampu menemukan paradigma pembangunan yang responsif dan aspiratif dengan kondisi riil masyarakat.

Di masa orde lama, telah menempatkan pembangunan politik sebagai panglima. Hasilnya adalah situasi politik yang tidak menentu, situasi perekonomian yang kacau balau, pinjaman luar negeri tidak dapat dikembalikan dan korupsi merajalela di tingkatan eliit negara.

Beralihnya kekuasaan ke Ode Baru ternyata keadaan tidak juga berubah. Jurang antara yang kaya dan yang miskin semakin tajam. Kemiskinan, keterbelakangan, kemelaratan dan kebodohan tetap menjegal masyarakat pedesaan. Kekeliruan ini muncul karena rezim ORBA memandang industrialisasi sebagai jalan yang dapat memperbaiki dan mengejar keterbelakangan dalam bidang perekonomian warisan rezim Orde Lama.

Salah satu hal yang menjadi ciri pembangunan industrialisasi adalah berkembangnya kelompok pengusaha sebagai tulang punggung pembangunan. Pemerintah tidak mampu sendirian melakukan pembangunan dibidang ekonomi, karena itu dia memberikan peluang yang besar kepada pemilik modal. Untuk itu negara menyediakan berapa fasilitas termasuk membuat sistem politik dan hukum sedemikian rupa sehingga dapat menjamin situasi kerja yang dianggap kondusif bagi pemilik modal. Pada tahapan ini perhatian terhadap hukum dan politik dalam arti yang sesungguhnya hanya sampai pada retorika dan selogan saja. Hukum yang beretos keadilan dan kerakyatan tenggelam dalam tipe hukum yang refresif yang menjadi legitimasi kebijakan ekonomi.

Ketiga, Perencanaan pembangunan yang elitis (top-down) dengan sentralisasi dan birokrasi yang ketat.

Dalam kondisi ini masyarakat desa tidak dilibatkan dan melibatkan diri dalam perencanaan pembangunan karena semuanya di buat oleh birokrasi. Akibatnya hanya kebutuhan kelas atas saja yang di perhatikan. Hasil-hasil pembangunan hanya dinikmati oleh kelas atas tidak sampai menetes kebawah. Dimana penguasa, rakyat bukanlah subjek tetapi merupakan objek pembangunan.

Beralihnya kekuasaan dari rezim Orde Baru beralih ke rezim (yang katanya) reformis, juga belum menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Otonomi daerah yang ditawarkan untuk mengakselerasikan pembangunan di daerah juga masih belum menyeimbangkan posisi tawar masyarakat dalam proses pembangunan. Walaupun undang-undang otonomi daerah memungkinkan masyarakat desa untuk mengorganisir dirinya dalam BPP, BPD, dll. Namun kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah masih sangat lemah dimana hal ini telah membuka ruang untuk melakukan korupsi kewenangan, misalnya kewenangan di bidang pertanahan, kehutanan, pendidikan, dsb, dimana kewenangan tersebut dapat jatuh di tangan pemerintah pusat dan daerah.

Ditingkat pelaksanaan ternyata juga belum memberikan hasil. Daerah-daerah yang berusaha meningkatkan PAD-nya, ternyata malah memberatkan rakyat dengan berbagai macam pajak yang justru tidak diikuti dengan kinerja pelayanan yang baik, korupsi masih merajalela, rakyat semakin terbelakang , DPRD dan Pemda lebih suka menghambur-hamburkan uang rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dari pada mempergunakannya.

Kempat, Kebodohan

Secara riil, barangkali masyarakat pedesaan menyadari mereka di perlakukan secara tidak adil. Akan tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya berjuang dan berusaha mengajukan tuntutan untuk memperoleh kembali hak-haknya. Dan barangkali mereka juga tidak tahu hak-haknya, sehingga apabila mereka diperlakukan tidak manusiawi, mereka tidak akan mengambil tindakan apapun. Merek merasa tidak berhak apa-apa untuk berjuang membebaskan diri dari kemiskinan, kemelaratan dan kebodohan. Atas dasar itu mereka tidak melakukan protes, mereka lebih memilih diam yang akhirnya mereka semakin terjebak dalam pola hubungan yang eksploitatif.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Secara teori, pembangunan yang berorentasi kerakyatan hanya dapat terjadi kalau orang-orang bekerjasama untuk menghasilkan perubahan dalam lingkungan fisik dan sosial yang mereka pahami, dikehendaki dan mereka upayakan sendiri dengan kesediaan menanggung resiko.

Untuk mengejar itu diperlukan adanya organisasi masyarakat yang tumbuh dalam wilayah itu sendiri yang dapat membantu rakyat untuk memiliki; 1) pengetahuan, keterampilan, keyakinan dan kesetiaan untuk mengadakan perubahan dan menanggung resiko-resiko baru secara bersama-sama; 2) kekuatan ini kemudan diwujudkan melalui tindakan kolektif yang memungkinkan mereka untuk menuntut sumberdaya inti dan untuk menghadapi serta merubah hubungan-hubungan sosial penyebab terjadinya kemiskinan; 3) kemampuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kelompok jenis baru dan untuk bertindak secara kolektif melalui cara-cara lain untuk memajukan dan mempertahankan kepentingan bersama.

Oleh karena itu organisasi ini merupakan komponen strategis yang bersifat menentukan bagi rakyat perdesaan, dimana ia menciptakan prasyarat-prasyarat yang bersifat inti yang memungkinkan masyarakat untuk :
1. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang merupakan persyaratan untuk melakukan langkah-langkah demi menolong dirinya sendiri.
2. Menuntut sumber daya vital dari lembaga pemerintah yang menghasilkan atau membagikan sumber daya itu.
3. Menuntut agar disingkirkan hal-hal yang menimbulkan ganjalan pembangunan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang telah menyalahgunakannya secara menyimpang.
4. Bekerja dengan lembaga-lembaga resmi untuk merencanakan cara-cara baru dalam melaksanakan pembangunan pedesaaan melalui penyerahan kekuasaan untuk mengurus dan mengalokasikan sumberdaya mereka kepada klompok-kelompok partisipatoris lokal yang beranggotakan orang-orang yang dimaksudkan akan menerima manpaat.
5. Memprakarsai kegiatan-kegiatan baru yang diurus kelompok dan memberikan penghasilan.
6. Bergabung dengan organisasi lain untuk menampilkan tuntutan bersama rakyat pedesaan.

Organisasi yang benar-benar bersifat partisipatoris dapat menjadi sarana yang kokoh tidak hanya untuk menyebarluaskan pengatahuan yang didatangkan dari luar, tetapi juga menimbulkan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Pengetahuan yang memungkinkan masyarakat untuk menganalisa masalah bersama, memprakarsai usaha baru atas kesepakatan bersama ataupun pada masalah-masalah yang lebih abstrak dan kompleks.

Dengan demikian rakyat akan memperoleh tentang hak-hak mereka secara hukum dan akan memunclakan kesadaran tentang adanya perampasan terhadap hak-hak mereka. Dengan kesadaran ini mereka akan terangsang untuk bertindak dengan merubah suasana alienasi yang berakar pada ketidaktahuan tersebut. Pertama, adanya kesadaran bahwa kekuasaan itu adalah milik mereka berdasarkan hukum dan kemudian menjadi tindakan pelaksanaan dari kekuasaan itu. Sehingga pemahaman masyarakat akan hak-haknya menurut hukum akan membantu menyingkirkan perasaan keterasingan, sikap menyerah dan ketergantungan dan pada saat yang sama menggantinya dengan kesadaran akan pentingnya martabat dan hak-hak masyarakat sebagai suatu syarat yang menentukan bagi kemampuan berswadaya. Pengetahuan ini dapat pula merangsang timbulnya tindakan kolektif yang bertujuan baik untuk melaksanakan hak atas pembagian yang adil mengenai sumber daya yang dikuasai pemerintah maupun untuk membenahi penyalahgunaan kekuasaan.

Sumber Daya Hukum Masyarakat

Di masyarakat terdapat pendapat umum yang luas tentang sikap muak rakyat miskin terhadap hukum negara, proses-proses hukum dan terhadap para penegak hukum itu sendiri. Sikap ini tidak dapat disalahkan karena masyarakat melihat dan merasakan bahwa selama ini sumber daya hukum di pergunakan/dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai status kekuasaan untuk mengesahkan transaksi-transaksi yang bersifat menindas dan memeras.

Kalau rakyat ingin merubah hubungan-hubungan yang mengakibatkan kemiskinan dan penindasan, masyarakat harus benar-benar memahami masalah hukum dan mengambil putusan apakah dan bagaimana mereka akan mengunakannya. Dalam hal ini tampak bahwa hukum dapat digunakan dan dikembangkan sebagai sumberdaya yang dimanfaatkan dalam usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan dan memprakarsai kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang diurus oleh kelompok.

Pemberdayaan masyarakat dengan mengunakan pendekatan sumberdaya hukum ini didasarkan pada:
1. Hukum dalam hal ini tidak hanya ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh organ-organ negara. Sumber-sumber hukum rakyat miskin tidak hanya terbatas pada rumusan perundang-undangan resmi dan ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan keputusan pengadilan. Ia lebih luas dari pada itu. Sumber ini mencakup UUD, ideologi, asas-asas hukum, hukum adat, kebiasaan yang telah berakar mendalam yang menekankan pentingnya pembuatan keputusan berdasarkan konsensus bilamana masalahnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sampai kepada hukum-hukum yang berlaku secara internasional.
2. Hukum adalah sumber daya yang potensial bagi masyarakat miskin di pedesaan. Hukum dapat dipergunakan untuk bermacam-macam tujuan, misalnya untuk menuntut hak yang dijamin oleh rumusan hukum negara tetapi dalam praktek diingkari, mengungkapkan penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa, dsb. Secara minimal pengetahuan tentang hukum akan membantu jika mereka korban perlakuan penyalahgunaan hukum untuk memahami bahwa mereka itu mengalami ketidakadilan dan kedudukan mereka adalah benar dalam menuntut pembenahan.
3. Pentingnya tindakan kolektif secara perorangan, orang-orang miskin itu tidak memiliki sarana materil dan tidak memiliki kekuasaan yang tetap. Tetapi kelompok-kelompok yang lebih besar dapat mengumpulkan sumber keuangan dan memberikan keyakinan dan jaminan lebih besar untuk menghadapi ancaman pembalasan yang merupakan bahaya dalam banyak lingkungan. Secara kolektif rakyat juga memiliki kemungkinan lebih besar untuk memperoleh informasi tentang hukum dan pengembangannya untuk kesejahteraan mereka.
4. Proses pembangunan organisasi efektif rakyat miskin biasanya mengharuskan penggunaan sumber daya hukum itu sendiri.

Pendekatan sumber daya hukum ini menekankan tentang pentingnya sikap swadaya dibidang hukum dan pembelaan kepentingan kelompok. Swadaya hukum dicapai melalui program-program untuk mendidik rakyat/masyarakat miskin yang khusus, agar mereka mengetahui hak-hak hukum mereka serta prosedur-prosedur yang relevan dengan mereka sehari-hari, sehingga memungkinkan mereka memutuskan sendiri mengenai kapan dan bagaimana mereka akan berpegang pada hukum dan kapan tidak bertindak begitu. Pembelaan kepentingan kelompok itu berusaha meningkatkan kemampuan mengimbangi (Bargaining) yang dimiliki rakyat miskin dipedesaan dengan membela kepentingan mereka dipusat-pusat pembuatan kebijakan.

Langkah pertama dalam mengembangkan sumber daya hukum itu dapat diarahkan untuk memberikan informasi mengenai hukum kepada masyarakat dalam bentuk yang segera dapat dipahami oleh mereka. Kedua, dapat diarahkan untuk melatih petugas hukum masyarakat yang akan dapat membantu banyak diantara kebutuhan akan sumber daya hukum yang timbul ditingkat lokal, misalnya melalui intraksi dengan pemerintah, polisi atau orang perorangan.

Pembinaan kemampuan kelompok untuk mengunakan hukum itu sendiri merupakan proses partisipatoris yang menambah pengetahuan rakyat dan meningkatkan kemampuan kolektif mereka untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat swadaya. Dalam proses pemberdayaan ini, tugas para ahli adalah bekerjasama dengan rakyat untuk belajar melalui usaha bersama bagaimana hukum itu dapat digunakan oleh dan untuk kepentingan masyarakat demi mencapai tujuan bersama. Dalam pendekatan ini rakyat menentukan sendiri tidak hanya apa yang merupakan kebutuhan pokok mereka, tetapi bilamana dan bagaimana hukum itu dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Usaha ini akan tercapai kalau orang-orang bersedia menerima nilai-nilai dan ketentuan kerja demi pembangunan yang berorentasikan kepada rakyat.

Pendekatan PNPM-Mandiri Perdesaan

Pelaksanaan PNPM-MP pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bertujuan antara lain untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat desa terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan PNPM-MP sebenarnya merupakan hasil musyawarah atau keputusan bersama dan masyarakat desa yang menerima dana bantuan tersebut.

Berhasil-tidaknya masyarakat desa mengurus dan mengelola dana PNPM-MP tersebut juga ditentukan oleh kepatuhan dan kesadaran masyarakat desa dalam mempertanggungjawabkan dana bantuan sesuai dengan program atau usaha yang telah diputuskan bersama dalam musyawarah (tingkat desa maupun kecamatan). Kepatuhan dan kesadaran masyarakat desa tersebut pada hakekatnya perlu didukung oleh perangkat hukum yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat.

Pada tataran ini PNPM-MP tentunya juga tidak dapat melepaskan diri misi untuk memberikan penguatan-penguatan hukum kepada masyarakat. Disadari atau tidak dalam setiap tahapan MP selalu melekat aspek hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum perdata.

Sebagai sebuah program pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif, PNPM-MP berusaha melakukan kegiatan pengkajian tentang aspek hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan “Review Perda”. Kegiatan review perda sebagai bagian dari proses untuk mengintegrasikan pola-pola MP (perencanaan partisipatif) kedalam pola pembangunan regular.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: