ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENDAHULUAN

Tulisan ini menekankan kepada dua hal pokok. Pertama, bagaimana melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana mengevaluasi peraturan perundang-undangan.

Hal pertama lebih banyak bersentuhan dengan teori perundang-undangan, seperti pengertian peraturan perundang-undangan, pengelompokan norma hukum, sifat, hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga mengenai hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang kedua akan dilihat dari kacamata kebijakan publik (public policy) dengan memakai pendekatan “The wheel public policy”. Ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan hukum masyarakat terutama untuk menilai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan.

PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Didalam penyelenggaraan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Menurut S.J. Fockema Andrea dalam bukunya “Rechtsgeleerd handwoorden book” perundangan-undangan atau legislation, mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu :
a. perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
b. perundangan-undangan merupakan semua peraturan-peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Jadi jelas bahwa apabila kita membicarakan peraturan perundang-undangan, hal ini berkaitan dengan norma hukum yang bentuknya tertulis, yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuknya, seperti DPR (Pasal 20 ayat (1) Amandemen Pertama UUD 1945) atau DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota ( Pasal 3 ayat 7 huruf b TAP MPR No. III Tahun 2000.

PENGELOMPOKAN NORMA HUKUM

Norma-norma hukum di negara kita dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok norma, yaitu :

- Norma Fundamental Negara, yaitu Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
– Aturan Dasar/Pokok Negara, yang terdiri dari Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR dan Konvensi Ketatanegaraan, yaitu hukum dasar tidak tertulis yang berlaku di Indonesia
– Aturan Formal berupa undang-undang
– Aturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom yang lebih rendah lainnya.

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tata urutan/hierarki dapat dilihat dalam Pasal 3 TAP MPR No. III Tahun 2000 tentang “Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan”, yaitu :
1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. Undang-Undang
4. Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU)
5. PP (Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Kalau dicermati hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam TAP MPR No. III Tahun 2000 ini amat berbeda dengan hierarki yang terdapat dalam TAP MPRS No. XX/MPRS Tahun 1966. Dalam TAP MPRS No. XX/MPRS Tahun 1966 hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang/PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, seperti :
a. Peraturan Menteri
b. Instruksi Menteri,
c. Dan lain-lain

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 secara terbatas diberikan tentang materi atau substansi apa saja yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pertama, UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis Neraga Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara . (lihat pasal 3 ayat 1 TAP MPR No. III/MPR/2000)

Kedua, Ketetapan MPR RI merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR . (lihat pasal 3 ayat 2 TAP MPR No. III/MPR/2000)

Ketiga, Undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI . (lihat pasal 3 ayat 3 TAP MPR No. III/MPR/2000)

Keempat, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.
b. DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidan mengadakan perubahan
c. Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut. (lihat pasal 3 ayat 1 TAP MPR No. III/MPR/2000)

Kelima, Peraturan pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang . (lihat pasal 3 ayat 5 TAP MPR No. III/MPR/2000)

Keenam, Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugas berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. (lihat pasal 3 ayat 6 TAP MPR No. III/MPR/2000)

Ketujuh, Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.
a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur
b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh Perda Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (lihat pasal 3 ayat 7 TAP MPR No. III/MPR/2000)

BENTUK-BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pada dasarnya dilihat dari bentuk dan sifat produk hukum serta fungsinya, maka pada tingkat daerah baik propinsi maupun kabupaten dan kota serta desa dikenal beberapa bentuk produk hukum, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah
2. Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
3. Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
4. Peraturan Desa

Secara umum, semua bentuk produk hukum daerah diatas dalam mekanisme pembentukannya mempunyai karakteristik tersendiri, yang diukur dari substansi yang dikandungnya serta fungsinya. Substansi/materi muatan yang dikandung dalam Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) maupun Keputusan Kepada Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
pada hakekatnya merupakan aturan dan berlaku umum.

Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang bersifat penetapan, berlaku secara khusus yakni terhadap objek yang dituju oleh keputusan.

MATERI MUATAN PERDA DAN PRODUK HUKUM DAERAH LAINNYA

Dilihat dari bentuknya maka Perda dapat dikelompokkan pada :
a. Perda yang ditetapkan secara Rutin, dalam pengertian pembentukan Perda dimaksud selalu diadakan. (Misalnya Perda tentang Penetapan APBD, atau tentang Retribusi daerah, dll)
b. Perda yang bersifat Insidentil, dalam pengertian pembentukan perda dimaksud disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat daerah.

Berkaitan dengan Materi Muatan Perda, maka secara prinsip dapat ditentukan beberapa hal yang untuk penyelenggaraan harus ditetapkan melalui Perda, yakni :

a. Diperintahkan oleh UU Pemerintahan Daerah

Ada beberapa materi tertentu yang ditetapkan pasal-pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang untuk penyelenggaraannya harus ditetapkan dengan Perda (misalnya mengenai: Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa atau sejenisnya, tentang APBD dan sebagainya)

b. Yang memberikan pembebanan pada masyarakat (Pajak dan Retribusi daerah)

Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan beban biaya tertentu, serta menimbulkan adanya pembatasan terhadap hak-hak masyarakat untuk pelaksanaannya harus ditetapkan dengan Perda.

c. Pembentukan Struktur dan Tata Kerja Organisasi dan Dinas Daerah

Sebagai konsekuensi suatu urusan adalah merupakan urusan rumah tangga/otonomi daerah, maak secara kelembagaan untuk penyelenggaraannya harus dibentuk Dinas/Instansi/Lembaga Daerah. Maka pembentukan organisasi dan struktur dari dinas dimaksud harus dilakukan melalui Perda.

d. Kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah dan menjadi kewenangan daerah

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kewenangan yang diperoleh karena adanya Tugas Pembantuan. Terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan yang diperoleh dari tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa atau pemerintah daerah kepada desa, untuk tugas tertentu beserta pembiayaannya, maka dasar penyelenggaraannya juga ditetapkan dengan Perda.

Materi muatan atau substansi yang dimuat dalam Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) maupun Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan mengacu pada ketentuan pasal-pasal didalam UU No. 32 Tahun 2004 dilihat dari fungsinya memuat materi tentang :

a. melaksanakan ketentuan yang dimuat dalam Perda
b. melaksanakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
c. sebagai sarana menetapkan kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan Desa (Perdes) adalah merupakan peraturan pada tingkat terendah yang kewenangan pembentukannya berada pada Pemerintah Desa bersama dengan BPD, yang digunakan untuk dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Materi muatannya disesuaikan dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk kewenangan yang dipunyai oleh desa.
Pembentukan Perdes tetap tunduk pada prinsip-prinsip dalan pembentukan peraturan perundang-undangan umumnya, terutama dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak boleh bertentangan, disesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya.

PRINSIP-PRINSIP DASAR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PERDA)

Tugas utama perancangan peraturan perundang-undangan adalah melaksanakan maksud kebijakan di belakang instrumen hukum sejelas dan setepat mungkin, untuk membatasi ketaksaan (ambiguity) dan ketidak pastian pada waktu yang akan datang.

Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu yang merupakan kaedah. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan/kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah sebagai berikut :

Pertama: Landasan Yuridis

Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (juridische gelding). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk perda), karena akan menunjukkan:
a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum
Setiap produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak, produk hukum tersebut batal demi hukum (van rechtswegenieting) atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum.
Misalnya Perda ditetapkan oleh Kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD
b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau dapat dibatalkan (vernietihbaar) produk hukum tersebut.
Misalnya Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Perda
c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tertentu yang diharuskan tidak diikuti, maka produk-produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum.
Misalnya : Setiap Perda untuk berlakunya dan mempunyai kekuatan mengikat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya
e. Produk-produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan

Kedua: Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti perburuhan, kebersihan dan sebagainya.

Ketiga: Landasan Filosofis

Dasar filosofis berkaitan dengan “rechtsidee” dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau rechtsidee tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistemnilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Tetapi ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi.

Sehingga proses perancangan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan :

Efektif secara hukum – maksud kebijakan di belakang instrumen harus dituangkan kedalam bahasa dan bentuk hukum yang tepat.

Persyaratan formal – Perda harus sesuai dengan struktur dan format perundang-undangan. Kekonsistenan dalam gaya dan tata bahasa sangat penting karena instrumen perundang-undangan dirancang dan dirancang ulang oleh berbagai macam orang dan karena peraturan dibuat dan diperbaiki dalam waktu yang lama. Gaya perundang-undangan yang baku akan menjamin bahwa perbaikan berikutnya secara internal konsisten dengan peraturan sebelumnya.

Dirancang dengan batas waktu – Perda harus dirancang agar banyak Perda siap diserahkan kepada DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota segera sesudah lembaga-lembaga ini terbentuk.

Pasti – Perda harus dirancang secara jelas agar setiap orang dapat mengetahui lingkup dan efeknya, karena ini sangat penting. Tetapi, untuk mendapatkan kepastian, perancang undang-undang boleh menulis kalimat yang panjang dan kompleks supaya mencakupi semua skenario yang mungkin terjadi. Namun, hal ini cenderung hanya meningkatkan ketidakjelasan makna.

Terpahami – Perda harus dapat dipahami oleh masyarakat umum. Tetapi, dalam bidang-bidang yang rumit (misalnya perpajakan) hal ini tidak selalu dapat diwujudkan.

Dapat diterima – Perda harus ditulis dengan bahasa yang tidak menimbulkan perdebatan, tidak kontroversial, dan netral secara politik.

Ringkas – ketentuan-ketentuan dalam Perda harus pendek sesuai dengan pencapaian tujuan perundang-undangan. Jika mungkin, kalimat-kalimatnya harus pendek dan mengurangi atau membatasi kata-kata yang sulit atau teknis atau kata-kata yang mempunyai makna yang menyimpang dari makna baku. Keinginan untuk ringkas dapat bertentangan dengan keharusan adanya kepastian.

Dapat diperdebatkan – Perda harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan kebijakan dan prinsip-prinsip di belakang peraturan itu dapat didiskusikan dan diperdebatkan dalam DPRD.

Cocok secara hukum – semua ketentuan baru dalam Perda harus cocok dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Apabila ketentuan baru mengubah atau membatalkan ketentuan yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan hal ini harus ditunjukkan secara jelas.

Tidak semua ciri-ciri yang diinginkan ini selalu sesuai satu sama lain. Misalnya, kejelasan dan keringkasan mungkin tidak dapat dicapai. Tetapi, prinsip-prinsip dasar ini harus selalu dipertimbangkan ketika merancang peraturan. Prinsip pokoknya adalah perlunya kejelasan pernyataan dan makna.

Undang-Undang dan Peraturan Sebelumnya

Bagian Pembukaan pada setiap Perda mencantumkan daftar UU dan peraturan lain yang relevan dengan Perda itu. Daftar ini tidak konsisten yakni UU sebelumnya yang mana yang dirujuk. Daftar ini biasanya berisi UU tentang pembentukan Propinsi/Kabupaten/Kota), UU tentang Pemerintah Daerah; UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah); meskipun dalam urutan yang berbeda. Banyak juga daftar yang memasukkan UU dan Peraturan Pemerintah sebelumnya yang relevan dengan bidangnya. Dalam praktek daftar itu seringkali disusun secara acak.

Kadang-kadang UU hanya memiliki nomor Lembaran Negara dan tidak memasukkan juga nomor Tambahan Lembaran Negara. Terdapat juga banyak kesalahan. Seringkali, nomor Lembaran Negara atau nomor Tambahan salah. Kadang-kadang UU yang sama telah dimasukkan dua kali. Jadi, harus lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan perancangan daftar ini untuk menjamin kekonsistenan.

Definisi

Umumnya, definisi harus digunakan untuk:
a. Memelihara kejelasan dan kekonsistenan ketika peraturan itu mengandung istilah yang dapat ditafsirkan secara berbeda dari maknanya yang umum.
b. Mendefinisikan kata-kata yang sulit atau teknis atau
c. Mendefinisikan istilah yang dapat diganti dengan istilah atau frasa yang lebih panjang yang digunakan berulang-ulang dalam peraturan
d. Jika suatu kata memiliki makna yang umum dan dipahami dengan jelas tanpa penjelasan khusus, definisi tidak perlu dibuat. Bagian definisi tidak boleh meliputi ketentuan yang substantif dari undang-undang.

Pasal 1 setiap Perda berisi daftar definisi yang digunakan dalam peraturan itu. Daftar ini harus konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang diatasnya. Hal ini untuk menjamin bahwa jika istilah yang sama digunakan dalam rancangan yang lain, definisinya harus sama. dan atau dengan peraturan lain yang setingkat. Penyimpangan dari definisi hanya akan menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian dan sebenarnya dapat dihindarkan dengan mudah.

Beberapa Perda membuat daftar definisi dengan menggunakan urutan angka sedangkan lainnya menggunakan urutan alfabet. Sistem yang sama harus digunakan untuk setiap Perda.
Kecocokan Hukum

Prinsip terakhir yaitu kecocokan hukum penting sekali. Yang menjadi masalah dalam penyusunan rancangan undang-undang di Indonesia adalah bahwa setiap UU dirancang oleh Dinas tertentu sendirian. Oleh karena itu, misalnya, suatu UU mengenai Pendidikan dirancang terpisah tanpa membaca UU tentang kesejahteraan anak, layanan sosial, otonomi daerah atau keuangan dan sebagainya. Sedikit sekali ada koordinasi antara Dinas-Dinas yang berbeda. Inilah sebabnya banyak UU bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan masalah hukum dan administratif pada masa yang akan datang

Kesalahan Perundang-undangan

Kesalahan, pertentangan dan ketidakkonsistenan tak dapat dihindarkan dalam perancangan undang-undang dan terjadi pada setiap sistem hukum. Yang penting adalah bahwa dibentuk sistem-sistem untuk mengatasi apabila muncul. ‘Kesalahan Perundang-undangan’

Terdapat dua jenis kesalahan perundang-undangan: kesalahan dan pertentangan dalam peraturan ketika dibuat dan kesalahan penerbitan.

Untuk masalah substansi, dalam peraturan ketika dibuat, yang menyebabkan efek hukum yang tak diinginkan atau salah, diperlukan ‘Perda amandemen’ untuk mengubah atau menggantikan Perda yang ada.

Masalah yang bukan substansi (misalnya kesalahan dalam penerbitan seperti kesalahan ejaan, pengulangan klausul, rujukan silang yang tidak tepat, penomoran atau urutan alfabet yang tidak tepat) dapat diperbaiki melalui ‘Peraturan Perbaikan’
Peraturan Perbaikan adalah peraturan yang secara khusus dirancang untuk membetulkan kesalahan teknis seperti itu dan dapat memasukkan perbaikan kepada sejumlah Perda yang berbeda.

TEKNIK MENGANALISIS DAN MENGEVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Beberapa langkah/cara sederhana untuk menganalisa suatu peraturan perundang-undangan.

Pertama, terlebih dahulu harus menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-unadngan yangan akan diteliti serta peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan diteliti.

Kedua, setelah itu barulah penelitian terhadap latar belakang dari peraturan perundang-undangan yang hendak diteliti, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketiga, kemudian dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut beserta penjelasan pasal demi pasal, dalam hal ini dapatlah diteliti pasal demi pasal tersebut secara keseluruhan, atau hanya difokuskan terhadap pasal-pasal tertentu saja yang menjadi fokus permasalahan yang sedang dibahas.

Keempat, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, maka kita dapat melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti tersebut. Analisa terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Misalnya : apakah peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apakah ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya, apakah peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya, dan sebagainya.

Pentingnya Menganalisa Peraturan Perundang-Undangan

Dari hal-hal diatas dapat dijelaskan beberapa arti penting dalam melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu :

Pertama, untuk menilai sinkronisasi vertikal antar beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, atau antar peraturan perundang-undangan dengan aturan dasar negara. Sinkronisasi vertikal didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan untuk menilai apakah secara formal maupun materiil sesuai atau tidak antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kedua, untuk melakukan penilaian terhadap sinkronisasi antar beberapa peraturan yang setingkat agar tidak terjadi tumpang-tindih. Ini menjadi penting untuk menghindari konflik hukum yang mungkin timbul.

Ketiga, untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Keempat, untuk menghindari terjadinya perlawanan oleh masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang dan akan diberlakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perlawanan ini dapat dalam bentuk Gugatan Uji Materil (Judicial Review) atau perlawanan lainnya. Ini muncul karena adanya keharusan sinkronisasi vertikal terhadap peraturan perundang-undangan.

Kelima, untuk membuka kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku untuk merespon perkembangan dalam masyarakat.

MENGEVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penilaian terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara perubahan formal karena adanya beberapa bagian yang perlu dilakukan perubahan. Ini dilakukan karena ada beberapa bagian atau keseluruhan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat, perubahan ini dapat dilakukan kapan saja walaupun sebuah peraturan perundang-undangan baru saja diundangkan.

Untuk mengetahui kebutuhan hukum masyarakat itu, dapat dilakukan dengan mempergunakan “Lingkaran Kebijakan Publik” (The Wheel of Public Policy) yang diajarkan oleh William C.Johnson sebagai berikut :

Mengikuti lingkaran itu, pembentukan dan penerapan kebijakan publik (KP) dalam hal ini berbentuk peraturan perundang-undangan, akan bertumpu pada penilaian hasil dan akibat yang ditimbulkan di masyarakat. Penilaian dalam bentuk evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti eksekutif dan legislatif. Disamping itu, juga dapat dilakukan oleh badan-badan lain diluar lembaga resmi yang dapat dilakukan oleh NGO, Perguruan Tinggi atau kelompok masyarakat lainnya.

Hasil evaluasi ini dapat bernilai positif dan dapat juga bernilai negatif. Apabila hasil evaluasi bernilai positif, ini berarti bahwa kebijakan publik (baca: peraturan perundang-undangan) itu diterima oleh masyarakat sehingga dapat dipertahankan. Tetapi kalau hasil evaluasi bernilai negaitf, maka harus dilakukan perbaikan atau diganti dengan kebijakan yang baru.

Bahan Bacaan

Maria Farida Indrawati (1996), Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Konsorsium Ilmu Hukum, UI.
Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm
William C. Johnson, 1988, Public Administration:Policy, Politics, and Practice, Brown & Bencmark
William N Dunn, 2001, Analisis Kebijakan Publik, Muhajir darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta

About these ads

7 Tanggapan to “ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

  1. Pak Syahrul,
    salam kenal, artikelnya bagus saya mohon izin mungkin akan mengutipnya pada beberapa bagian. Saat ini saya sedang menyiapkan presentasi untuk sebuah pelatihan tentang analisis hukum dan kebijakan. kalau ada waktu silahkan buka blog saya di http://www.zpador.wordpress.com. terima kasih.
    Zenwen

  2. Salam kenal pak Syahrul, saya minta ijin mengcopy artikel ini untuk bahan tambahan referensi saya , silahkan kapan2 berkunjung ke blog saya yang masih sederhana di http://p4kundip.wordpress.com,
    terimakasih

  3. Soenandar Latief Says:

    Pak, Syahrul tulisannya sangat baik dan saya membacanya dan menjadikan bahan-bahan referensi sebagai sumber untuk penulisan-penulisan yang berkaitan dengan perencanaan dan inisiasi pembuatan draf produk-produk hukum di daerah. trims pak semoga tulisan bapak dapat bermamfaata dan memiliki nilai ibadah. amin insya Alllah…

  4. septiana prameswai Says:

    pak syahrul saya tia, saya baru masuk kuliah hukum dan masih baru dalam pengetahuan tentang hukum. setelah saya membaca tuliasan bapak ini, saya minta izin untuk mengcopy beberapa bagian dari tulisan bapak, untuk bagian dari jawaban tugas yang sedang saya kejakan. terima kasih….

  5. ass pak
    tulisan bapak bagus, mohon keikhlasan bapak untuk saya pakai untuk referensi dalam tulisan maupun kegiatan pelatihan
    salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: